Perempuan Memilih Pemimpin: Tantangan dan peluang fatayat di pilkada 2020

Divisi politik hukum dan advokasi PW Fatayat DIY pada 23 Oktober 2019 mengadakan diskusi bersama KPU provinsi DIY dengan tema Perempuan Memilih Pemimpin di Di soto lima ngewu selaras, dengan tema “Tantangan dan peluang fatayat di pilkada 2020” Ini merupakan bagian dari kelanjutan program pendidikan politik perempuan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pendidikan politik bagi perempuan sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, meskipun hajat besar bangsa ini dalam pesta demokrasi memilih pilpres dan pileg telah usai. Tetapi masih ada proses politik selanjutnya yang akan dihadapi, yakni pilkada pada tahun 2020. Di provinsi DIY ada tiga kabupaten yang akan ikut serta dalam pilkada tahun 2020, yaitu kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul dan kabupaten Bantul. Hasil dari pemilu ini adalah tersusunnya lembaga politik, di eksekutif maupun legislatif. Diluar 2 lembaga politik di pusat adanya lembaga politik di daerah yang dibentuk melalui pilkada.

Bagaimanapun juga perempuan memilki perspektif dalam melihat persoalan politik yang itu blm tentu dipahami oleh pemangku kebijakan yang kebanyakan laki-laki. Dalam konteks ini perempuan harus bisa berperan serta dan mengambil bagian dalam proses politik bangsa, karena jumlah perempuan yang lebih dari pada laki-lak. Hal ini tentu saja akan memiliki dampak terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

Ada banyak hal yang bisa disiapkan untuk masuk ke momen momen politik dimana tantangan real saat ini adalah pilkada 2020, dimana tahapan pilkada saat ini sudah dimulai. Ada 3 unsur yang wajib dalam setiap pemilu:

  1. Adanya pemilih
  2. Harus ada yang dipilih
  3. Adanya penyelenggara, KPU, Bawaslu, dsb.

Bagaimana peluang fatayat?? Semuanya ada dan bisa dimasuki oleh fatayat. Apalagi pemilih perempuan lebih besar daripada laki-laki. Di Sleman misalnya 52 persen pemilih perempuan dan laki-laki 47 persen.Selain sebagai pemilih, fatayat juga bisa terlibat sebagai peserta pemilu, apalagi masih jarang perempuan terlibat. Caleg perempuan seringkali hanya sebagai pelengkap dan kurang memiliki perspektif perempuan. Selain itu juga Fatayat bisa mengambil peran sebagai penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, PPK, PPS danlain sebagainya.

Ada beberapa yang perlu dikawal oleh perempuan, yakni:

  1. Tahap pendaftaran pemilih, sejauh mana perempuan telah terdaftar sebagai pemilih.
  2. Tahap pencalonan dan tahap penetapan, sejauh mana isu isu perempuan menjadi prioritas masing masing calon

Tantangan pilkada 2020 sekarang ini sebagaimana pilpres dan pileg 2019  adalah era post truth, sehingga pendidikan politik perempuan dan literasi media dalam kegiatan – kegiatan fatayat penting untuk terus dilakukan. Hal ini karena berjalannya demokrasi setidaknya ditentukan oleh beberapa hal, yakni: pemilih yang cerdas, penyelenggara yang independen, dan parpol yang sehat, sebagai sarana yang sah menuju kekuasaan. (Zunly)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here