Connect with us

Menggugat Pelemahan Perempuan di Mata Hukum

Kajian

Menggugat Pelemahan Perempuan di Mata Hukum

Menggugat Pelemahan Perempuan di Mata Hukum

Oleh: Muyassarotul Hafidzoh*

Mulai 25 November-10 Desember, kaum perempuan sedunia bergerak dalam laju perjuangan melawan proses pelemahan terhadap perempuan.

Semua sepakat bahwa kaum perempuan statusnya setara, baik di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan sampai jenis biologis manusia saling menyakiti, karena Tuhan menciptakan manusia untuk “beribadah” dan saling menyayangi. Dalam momentum ini, simaklah kisah berikut ini:

Ini kisah nyata dari guru saya beliau adalah ibu AD Eridani Direktur Rahima Jakarta. Kisah ini saya dapatkan beberapa tahun silam, akan tetapi masih relevan dengan kondisi saat ini, di mana keadilan perempuan masih sering diabaikan.

Beliau menceritakan kisah temannya yang menjalani proses perceraian di salah satu pengadilan di Jakarta. Betapa teriris perasaan guru saya melihat perlakuan dewan hakim kepada temannya.

Hakim ketua yang berjenis kelamin laki-laki bertanya alasannya meminta untuk bercerai. Teman guru saya menjawab, “Alasan pertama karena suami tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga.” Si Hakim menjawab “Anggap saja ibu sedang bersedekah, pahalanya besar.” Betapa kaget mendengar jawaban itu. dia melanjutkan alasan kedua “suami saya selingkuh.” Si Hakim menjawab “Ibu terlalu pencemburu pada suami ibu yang ganteng.”

Guru saya terkejut mendengar perkataan hakim tersebut. Kemudian temannya melanjutkan menyebutkan alasan ketiganya “Suami saya memukul saya di hadapan ibu saya.” Hakim itu menjawab “Suami ibu aslinya mana?” “Peranakan Makasar dan Padang.” Jawabnya. Hakim itu berkata “ya wajar, kalau suka memukul, suku itu kan wataknya keras.”

Guru saya dan temanya kemudian bersedih mendengar perkataan hakim ketua itu. Ia lalu mencari kekuatan dengan memandang ke hakim perempuan. tetapi apa yang ia peroleh? anggota dewan hakim itu hanya senyam senyum.

Kisah di atas menjadi catatan serius dalam peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan selalu membuat perempuan pada posisi yang sangat terpuruk. Ketika mereka mencari keadilan, yang didapatkan justeru perlakuan yang semakin munyudutkannya.

Bahkan ketika ada kasus pemerkosaan, seringkali perempuan yang mendapat perilaku tidak adil. Tentu pembaca masih ingat dengan calon hakim agung Daming Sanusi yang pernah mengeluarkan pernyataan yang menghina korban perkosaan disertai gelak tawa. Pernyataan bahwa “pemerkosa dan korban sama-sama menikmati,” ini menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan pun terjadi di ranah penegak keadilan.

Kembali pada cerita guru saya, jika kita amati ada beberapa hal yang perlu perhatikan. Pertama, khulu’ atau minta bercerai itu adalah sebuah hak bagi perempuan ketika dia mengalami peristiwa yang menyakitkan dalam rumah tangganya. Hak seorang istri untuk mengajukan khulu’  bisa disampaikan kepada hakim apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dan menyelewengkan pernikahannya.

Prosesnya sangat panjang dan lama, karena pasti melewati proses persidangan terlebih dahulu sebelum kemudian mereka bercerai. Berbeda dengan suami yang menghendaki perceraian, cukup hanya dengan kalimat “kamu saya cerai” dalam hukum Islam suami sudah menjatuhkan talak satu, dan mereka resmi bercerai walaupun dalam hukum negara tetap harus melewati proses pengadilan.

Kasus perceraian sendiri menyimpan bias gender. Di Indonesia dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kasus percaraian pasal 39 menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Namun dalam hal ini di kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengamini tradisi hukum fiqih bukan hukum nasional, sehingga banyak sekali kasus perceraian selesai pada waktu suami mengatakan kata talak kepada istrinya. Banyak pula para suami yang suka menceraikan istrinya sesuka hatinya, bahkan dalam masyarakat ada pelabelan bagi seorang istri yang dicerai suami tidak melalui proses hukum yakni “Janda Syar’i”.

Pelabelan ini sangat tidak nyaman bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih berada digaris pinggir dan terbelakang. Apapun yang dia lakukan seakan hanya dialah yang dipersalahkan.

 Mencari Keadilan

Perhatian kedua dari kasus cerita di atas adalah dewan hakim yang seharusnya memiliki kesadaran hukum bahwa di depan orang yang sedang berperkara harus bersikap dan berkata yang bijaksana, bukan kemudian memojokkan atau justru menyalahkan orang tersebut.

Cara pandang laki-laki dalam tradisi di masyarakat terhadap perempuan menganggapnya makhluk yang lemah, kurang sempurna, dan makhluk penyabar dan ikhlas. Seakan pendapat itu mengatakan bahwa perempuan harus terima, sabar dan ikhlas terlahir sebagai perempuan yang kurang sempurna dan memiliki sifat lemah.

Cara pandang ini juga masih melekat pada dewan hakim dalam cerita di atas. Dia menganggap tidak wajar perempuan tersebut menggugat cerai, hakim tersebut malah menganggap kewajaran jika suami selingkuh karena berwajah ganteng, jika suami memukul karena berwatak Makasar dan Padang, juga wajar suami tidak memberi nafkah supaya istri bersedekah.

Bahkan dewan hakim perempuan pun tidak bisa berkata apapun hanya tersenyum mengamini pimpinan hakimnya yang berjenis kelamin laki-laki.

Selain kasus dalam cerita di atas, berita menyedihkan tentang posisi perempuan di depan hukum masih kita temukan. Tentu masih terngiang kisah Baiq Nuril yang mungkin saja keputusan hukum yang dijatuhkan kepadanya membuat perempuan korban kekerasan lainnya tidak berani melapor, mereka akan bungkam ketakutan.

Kasus terbaru dari Indramayu kematian perempuan muda berinisial Y, yang meninggal karena diduga dianiaya suaminya. Namun proses hukum masih lamban karena lemahnya saksi dan bukti.

Dari dua perhatian yang penulis sampaikan bahwa perempuan masih mendapatkan posisi di bawah laki-laki. Padahal perempuan dan laki-laki setara di mata Tuhan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Ketakwaan diukur oleh amal shaleh, bukan jenis kelamin.

Oleh karena itu jika penegak keadilan saja sudah tidak memiliki empati bagi perempuan terkait kasus tersebut dan serupa maka, kemana lagi perempuan mencari keadilan?

 

*Koordinator Divisi Litbang PW Fatayat NU DIY.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kajian

To Top