Connect with us

Koperasi Vs BUMDES

Koperasi

Bidang Ekonomi

Koperasi Vs BUMDES

Koperasi Vs BUMDES

Redeindustrilisasi Pengentasan kemiskinan Koperasi Vs BUMDES

Koperasi sebagai organisasi ekonomi atas usaha bersama yang bergabung secara sukarela dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan kontribusi yang adil terhadap modal dan penerimaan bagian telah lama menjadi konsep dasar perekonomian di Indonesia, namun pada kenyataannya dewasa ini koperasi di sektor desa, Koperasi Unit Desa (KUD)  banyak ditinggalkan oleh masyarakat yang kemudian beralih ke pemberdayaan ekonomi lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), seperti halnya BUMDES wisata sumber air Umbul Penggok Klaten, yang dikelola oleh warga desa setempat dengan cara pelibatan warga sebagai investor. pada tahun 2018, pendapatan perbulan BUMDES Umbung Penggok berkisar 1,4M dan dapat memberikan kontribusi kepada warga yang telah berinvestasi dengan nominal 3 juta rupiah pada setiap bulannya mendapat feedback sebesar Rp.550.000,-.

Hal ini tentu saja berkorelasi positif dengan program pengentasan kemiskinan di daerah, ditambahkan dengan adanya BUMDES maka warga memiliki daya untuk memajukan potensi karang taruna untuk lebih membangun desa dengan kreatifitas. sehingga BUMDES menjadi konsep yang ideal untuk diterapkan.

Namun bagaimana dengan koperasi yang telah lama menjadi sokoguru ekonomi Indonesia, mengapa pemerintah sulit untuk mengembangkan KUD kearah pemberdayaan ekonomi? menurut hemat penulis hal ini dikarenakan KUD adalah organisasi independen dari warga masyarakat, sedangkan BUMDES memiliki keluwesan untuk memilih unit usaha apapun dengan legalitas peraturan Desa.  Secara finansial, disamping diperbolehkan menghimpun modal dari warga masyarakat, Desa juga bisa mengalokasikan anggaran Desa untuk penyertaan modal.

Sebagai Badan Usaha Milik Desa, BUMDES yang leluasa menentukan Unit usaha memiliki fungsi mengelola aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 huruf 6 UU Desa nomor 6 tahun 2014.

Berbeda dengan KUD, dimana kewenangan memutuskan berada pada rapat umum anggota koperasi, proses penentuan mendirikan BUMDES harus melalui Musyawarah Desa dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penyelenggaranya.

Musdes BUMDES adalah ruang konsensus politik untuk  mendirikan BUMDES,  Karena itu komponen masyarakat yang dihadirkan harus bisa mewakili seluruh unsur masyarakat; terutama kelompok rentan marginal. Orientasi, jenis usaha dan personil yang akan mengelola BUMDesa, menjadi topik penting untuk dilakukan konsensus, karena orientasi usaha, jenis usaha dan profesionalitas serta cara pandang personil PEMDES nantinya akan mempengaruhi masa depan Desa.

Pasca MUSDES, BPD dan Kades harus menindaklanjuti melalui penyusunan, pembahasan dan penetapan PERDES Tentang Pendirian BUMDesa.

(Fetra Nurhikmah & Hidayatut Th)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bidang Ekonomi

  • ekonomi ekonomi

    Berita

    Fatayat Gelar Workshop Manajemen Keuangan bagi UMKM dan Koperasi

    By

    Bidang Ekonomi, Fatayatdiy.com Krapyak. Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Workshop Manajemen Keuangan...

  • Bidang Ekonomi

    PENGURUS BIDANG

    By

    Anggota Bidang Ekonomi Koordinator                  : Ida Zulfa Rahma Kurnia, S.E. Wakil Koordinator       : Kiromim...

  • Bidang Ekonomi

    PROGRAM KERJA

    By

    BIDANG EKONOMI Peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam kewirausahaan bagi anggota Pemetaan potensi usaha anggota dan pengembangannya...

To Top