Connect with us

Konsep Iddah, apakah juga bisa berlaku untuk suami?

Kajian

Konsep Iddah, apakah juga bisa berlaku untuk suami?

Konsep Iddah, apakah juga bisa berlaku untuk suami?

Oleh: Khotimatul Husna

Selama ini masyarakat mengenal iddah sebagai masa menunggu (masa berkabung) bagi istri yang ditinggal mati suami untuk bisa menikah lagi. Seorang istri yang menjadi janda ditinggal mati tidak diperbolehkan menikah lagi  sebelum masa iddah-nya habis. Dalam Al-Qur’an, ayat tentang iddah  menyebutkan bahwa ‘masa menunggu’ bagi istri (yangberadadalam keadaan tidak hamil) adalah berlaku selama 4 bulan sepuluh hari. Sementara bagi istri yang dalam keadaan hamil, ‘masa menunggu’ atau iddah-nya adalah sampai melahirkan. Namun, iddah juga berlaku untuk istri yang dicerai suami.

“Orang-orang yang mati di antaramu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (baca: QS Al-Baqarah 234).

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan.” (baca: QS. Ath-Thalaq: 4)

Dalam literatur fikih klasik juga dipertegas bahwa masa iddah bagi perempuan ini diikuti dengan berbagai konsekuensi, di antaranya istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki, tidak berdandan, dan tidak keluar rumah (kecuali untuk alasan yang darurat, seperti bekerja atau mencari nafkah bagi keluarga).

Bila kita melihat substansi ayat tentang iddah ini, sesungguhnya ada pesan etis yang ingin disampaikan dalam teks bahwa selain untuk melihat dan memastikan”kesucian atau kekosongan rahim” dari benih suaminya, iddah juga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum suami dan keluarganya. Para ulama menyebutnya dengan istilah tawaquf terhadap ketentuan Allah dengan waktu yang telah ditetapkan, juga sebagai penghormatan terhadap almarhum suami atas jasanya yang telah mengayomi, melindungi, memberi nafkah selama hidupnya.

Menurut Abu Yahya Zakariya, iddah selain untuk menghitung (asal kata iddah) masa haid sebagai masa tunggu untuk mengetahui kesucian rahim, iddah juga sebagai ta’abud (beribadah) dan tafajju’ (berkabung) atas wafatnya suami.

Untuk itu, dengan melihat substansi atau pesan utama ayat tentang iddah ini,  secara etis maka seyogyanya iddah juga bisa diberlakukan untuk suami yang ditinggal mati istrinya. Iddah pada suami ini bukan pada titik tekan kesucian rahim karena suami tidak memiliki, tapi ditekankan pada penghormatan dan berkabung untuk mantan istri. Penghormatan terhadap peran almarhumah (mantan istri) dalam keluarga yang telah mengurus segala kebutuhan rumah tangga, merawat anak-anak dan keluarga, mendidik, mengasuh, serta tak jarang banyak istri yang bekerja untuk mencari nafkah.

Sejatinya, masa berkabung dan kesedihan mendalam tentu tidak hanya dialami oleh istri yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya, tetapi juga dialami suami yang ditinggal mati atau berpisah dengan istri. Begitu juga penghormatan dan penghargaan terhadap almarhum suami dan  keluarganya, tentu hendaknya penghormatan dan penghargaan juga berlaku sama bagi almarhumah istri dan keluarganya.

Dengan demikian, jika iddah berlaku untuk suami dan istri, maka tidak ada istri atau suami yang “menyakiti” atau melupakan dengan mudah almarhum/ almarhumah atau mantan suami/istri yang sudah berkalang tanah atau berpisah dengan buru-buru menikah misalnya.

Etika pergaulan dan ukhuwah antarkeluarga pun tetap terjaga karena mengedepankan penghormatan dan penghargaan untuk menjaga perasaan keluarga besar dan masyarakat dibanding mementingkan  “legal formal” fikih semata.

Bukankah Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan bahwa beliau menduda sepanjang kurang lebih hingga 2 tahun sepeninggal Sayyidah Khadijah setelah bermonogami selama 25 tahun? Tapi entah mengapa sering kali banyak suami yang menikah lagi sebelum tanah makam almarhumah istrinya kering atau keluarga mantan istrinya sedang bersedih (karena perceraian mereka misalnya), hanya mendasarkan tindakannya pada hukum legal formal tanpa memikirkan kondisi etisnya.

*Ketua PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta

1 Comment

1 Comment

  1. Kun Yeri

    December 2, 2018 at 5:20 am

    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kajian

To Top